Bupati Simalungun, Kapolres, Dandim dan Kajari Hadiri Rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (HLM) Provsu

SIMALUNGUN - Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga bersama Kapolres AKBP Ronald FC Sipayung dan Dandim 0207/Sml Letkol Info Hadrianus Yossy serta Kajari Bobbi Sandri menghadiri rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (High Level Meeting/HLM), Penyerapan Anggaran, Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan Narkoba bersama Forkopimda dan Bupati/Walikota Se-Sumatra Utara.

Rapat tersebut berlangsung  di aula Tengku Rizal Nurdin Kantor Gubsu Medan, Kamis (25/8/2022) dipimpin langsung oleh Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) H Edy Rahmayadi didampingi Ketua DPRD Sumut, Pangdam I/BB, Kapoldasu dan Kajatisu. 

Dalam arahannya Gubsu H Edy Rahmayadi menyampaikan bahwa dasar rapat ini adalah  evaluasi  dari Presiden.  “Kita tahu negara kita sedang tidak baik dan di harapakan ini bisa menjadi perhatian  kita semua,”kata Gubsu.

Kemudian, Gubsu menyampaikan, penyerapan anggaran Sumatera Utara sekitar 4 % dan Simalungun berada di 38 %. “Ini perlu di perbaiki,”pinta Gubsu. 

Gubsu berharap kepada semua Bupati dan Walikota agar memperhatikan dan mempelajari apa yang akan dilakukan dalam menekan inflasi di daerahnya  masing-masing. 

Disampaikan Gubsu bahwa, Provinsi Sumatera Utara berada di posisi inflasi sekitar 6 %. Namun untuk darurat narkoba harus menjadi perhatian bersama, Bupati, Dandim, Kapolres dan Kajari. “Mari kita bekerja untuk  ini dan jangan kita terlibat di dalamnya,”ucap Gubsu. 

Dalam kesempatan itu, Perwakilan Bank Indonesia, Dody menyampaikan, pertumbuhan  ekonomi  di Sumatera Utara tahu 2022 di perkirakan lebih tinggi dari tahun 2021 dengan  rentang proyeksi 4.1% - 4.9%

Dody mengatakan, tren peningkatan  tekanan inflasi  di wilayah  Sumatera  dan Provinsi  Sumatera Utara pada bulan juli 2022 sebesar 6,43%, dan inflasi  Sumut  sebesar  5,62% sehingga  harus di waspadai karena  telah melampaui sasaran, penyebab utama Inflasi tersebut adalah kelompok  makanan, minuman dan tembakau.

 

Menurut Dody, Faktor  faktor  Penahan Inflasi 2022 Sumatera Utara adalah produksi yang meliputi koordinasi progam pengendalian inflasi dengan kesedihan pasokan, perbaikan pola tanam, optimalisai peran Bumdes  (Badan Usaha Milik Desa).

Selain itu, Distribusi yang meliputi optimalisasi pengunaan APBD Untuk Subsidi transportasi, penguatan Satgas pangan dan optimalisasi peran BUMD (Badan Usaha Milik Daeeah) serta Komsumsi yang meliputi  optimalisasi angaran  APBD untuk operasi pasar murah, pelaksanaan komunikasi  kepada masyarakatnya untuk  menjaga  ekspestasi inflasi.

Sementara itu, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumut Brigjen Drs Toga H Panjaitan memaparkan, Sumatera  utara terbesar  terpapar Narkotika,  baik yang pasif atau yang aktif. 

“Setiap hari di sumatra Utara hampir mencapai Rp. 150 milyar belanja narkotika  yang  dampaknya memberikan inflasi,  dampak lain juga terhadap  ekonomi  dan kriminal. Dan juga berdampak  terhadap sosial,”ujar Toga.

Dalam paparanya, Toga mengatakan, penyalahgunaan Narkotika kebanyakan  masyarakat  miskin, ada kuli bangunan, anak-anak gelandangan,  tukang parkir dan supir angkot. “Langkah yang perlu di lakukan adalah  Pembinaan  penyalahgunaan  narkoba,”sebut Toga.

  

Toga meminta kepada masing-masing daerah, harus memfasilitasi  pembinana dan penangan penyalahgunaan Narkotika, dan setiap  tahun memberikan anggaran  dalam memberikan Pembinaan  penyalahgunaan Narkotika. 

“Kita juga tidak boleh memberikan kekerasan kepada penguna, harus ada kesabaran kita dalam melakukan rehabilitasi penyalahgunaan Narkotika. Ada sekitar 80 % kasus yang berhasil kami tangani dengan cara wajib lapor  untuk penguna aktif,”kata Toga.

Pres rilis

Caisar Manalu.