Komisi IV DPRD Batam Semprot Kadisdik Soal Aksi MBG, Tapis: Minggu Depan Kami Panggil dan RDP! ‎

BATAM – Polemik keterlibatan pelajar dan guru dalam aksi dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Batam terus menjadi perhatian DPRD Kota Batam. Anggota Komisi IV DPRD Batam dari Fraksi PDI Perjuangan, Tapis Dabbal Siahaan, SH, menyatakan pihaknya menyayangkan adanya dugaan keterlibatan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Batam, Hendri Arulan, dalam memfasilitasi aksi yang melibatkan siswa tersebut.

‎

‎Menurut Tapis, Komisi IV DPRD Batam telah mengambil langkah awal dengan melayangkan surat pemanggilan dan menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna meminta penjelasan terkait pelaksanaan aksi tersebut.

‎

‎“Kita menyayangkan adanya keterlibatan Kadisdik Batam, Hendri Arulan, dalam aksi yang melibatkan siswa dan anak-anak pada kegiatan dukungan Program MBG. Komisi IV telah melakukan surat pemanggilan dan menyiapkan agenda RDP terkait persoalan ini. Kemungkinan besar minggu depan akan kita bahas secara tegas dalam RDP,” ujar Tapis, Rabu (24/6/2026).

‎

‎Ia menegaskan, DPRD tidak mempermasalahkan substansi Program Makan Bergizi Gratis yang merupakan program nasional pemerintah pusat. Namun, pelibatan peserta didik dalam aksi yang bernuansa dukungan terhadap suatu kebijakan dinilai perlu dievaluasi secara serius.

‎

‎Sebagai lembaga yang membidangi pendidikan, Komisi IV DPRD Batam memandang sekolah dan lingkungan pendidikan harus tetap menjadi ruang yang netral serta berorientasi pada proses belajar mengajar.

‎

‎“Program MBG tentu memiliki tujuan yang baik untuk mendukung pemenuhan gizi anak. Tetapi yang menjadi perhatian kami adalah keterlibatan siswa dalam kegiatan yang berpotensi menimbulkan persepsi bahwa dunia pendidikan digunakan untuk kepentingan dukungan terhadap suatu program. Ini perlu diklarifikasi,” katanya.

‎

‎Tapis juga mengingatkan bahwa perlindungan hak anak harus menjadi prioritas dalam setiap kegiatan yang melibatkan peserta didik. Menurutnya, setiap aktivitas di luar kegiatan belajar mengajar harus mempertimbangkan aspek keamanan, kenyamanan, serta kepentingan terbaik bagi anak.

‎

‎Ia berharap RDP yang akan digelar Komisi IV dapat memberikan kejelasan kepada publik terkait mekanisme, dasar pelaksanaan, serta peran masing-masing pihak dalam kegiatan tersebut.

‎

‎“Kita ingin mendapatkan penjelasan yang utuh dan objektif. DPRD memiliki fungsi pengawasan, sehingga persoalan ini perlu dibahas secara terbuka agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan di tengah masyarakat,” tegasnya.

‎

‎Sebelumnya, aksi dukungan terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis yang digelar di kawasan Engku Putri, Batam Centre, diikuti ratusan pelajar, guru, orang tua, dan relawan. Kegiatan tersebut memunculkan beragam tanggapan dari masyarakat dan kalangan pemerhati pendidikan terkait pelibatan siswa dalam aksi dukungan kebijakan publik.

‎

‎Komisi IV DPRD Batam menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut guna memastikan dunia pendidikan di Kota Batam tetap berjalan sesuai prinsip perlindungan anak, netralitas pendidikan, dan kepentingan terbaik bagi peserta didik. (tim IWO).