Sejumlah Pengusaha Menolak Bila Pemungut Parkir Dilakukan Oleh Anggota Ormas Manapun

SIMALUNGUN - Pihak Penyedia dan pelaku usaha yang membuka usahanya diwilayah atau diarea Komplek Ruko Griya Hapoltakan Kecamatan Raya, Rabu (14/09/2020) Sekira pukul 11:00 WIB.

 Kabid Parkir Dinas Perhubungan Pemkab Simalungun Kecamatan Raya Sabar P. Saragih SH. menyebutkan bahwa diarea dimaksud tidak ada Kewajiban bayar Parkir diwilayah tersebut sebab pengunjung atau pun pengusaha tersebut menggunakan dilahannya. 

Namun kalau pun ada pihak Dinas Perhubungan Pemkab Simalungun, ada yang menerima Kontribusi yang diterima pihak Dihub Simalungun melalui Parkir  hanya sipatnya bantun saja sementara Retribusi wajib bayar karcis parkir itu pun yang berada di badan jalan bukan diarea tempat usaha miliknya. ucap Kabid Sarana dan Prasarana. 

Sementara pihak pengusaha yang sebelumnya, menyesalkan pada pihak Dinas Perhubungan Pemkab Simalungun disinyalir mengikat kerja sama atau  menggunakan jasa Ormas guna menerapkan akan adanya kewajiban jasa parkir diwilayah tersebut itu.  

Hal itu pun dijelaskan Kabid Sarana Prasarana Sabar  P. Saragih menegaskan pihaknya Tidak Pernah atau pun tidak ada melakukan ikatan  kerja sama dengan pihak Ormas mana pun Jelasnya. 

Tetapi kalau pun ada Jukir sebagai Oknum dimaksud harus melepaskan Atribut Ormasnya, dan bila ditemukan dilapangan petugas rekanan Dishub khusus Parkir (Jukir). 

Mengenangkan atau memakai  baju atau pengenal dari salah satu Ormas atau Partai Politik maka Pihak yakni Dishub Simalungu  akan memberikan sangsi tegas yakni memutuskan ikatan kerja MoU dengan yang bersangkutan. Tegasnya,  Seraya menyapaikan hal ini baru pelaksanaan  Sosialisasinya Sedangkan penerapan bayar  pakirnya akan diberlakukan pada tahun 2021 mendatang dan hal itu pun sifatnya hanya vayar parkir secara sukarela tidak ada paksaan sebab hal itu sebagai upaya pihak Pemkab Simalungun melalui Disnas Perhubunga guna meningkatkan PAD nya," Pungkasnya. 

Dani R.