Dinilai Pemborosan APBD, Anggota Banggar Dewan Kritisi Anggaran DPMPN

Benhard Damanik.

SIMALUNGUN : Benhard Damanik Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Simalungun, Kritisi anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagori (DPMPN) yang dianggap pemborosan APBD, saat melakukan rapat pembahasan anggaran tahun 2018, di Gedung Aula Rapat Badan Anggaran (Banggar) Selasa (21/11/2017).

Alasannya mengkritisi anggaran DPMPN karena menurutnya dari penjelasan Kadis DPMPN Lurinim Purba yang menyebutkan memiliki ada 10 Program PKK dengan anggaran  diatas satu Milyar terlalu besar.

"Angaran program sebesar itu hanya pemborosan, sebab megenai program sosialisasi  PKK bukannya sudah ada di sejumlah kantor Kepala Desa dan Juga Kecamatan?" Tanya Benhard heran

Masih lanjutnya, bahwa hal tersebut agar dipertimbangkan dahulu, sebab dana sebesar Rp 1 miliar itu menurutnya bukan sedikit. " Pantasnya untuk program tersebut sebesar 500 juta saja lah" tegasnya

Selain itu,dalam Rapat Pembahasan Anggaran tersebut BLH yang dikepalai oleh Misliani Saragih juga menyampaikan nilai anggarannya yakni senilai Rp 5 Milayar lebih.

Sementara itu rapat itu sendiri dipimpin  oleh Wakil Ketua DPRD Simalungun Timbul Jaya Sibarani didampingi Rospita Sitorus dan dihadiri sejumlah Anggta DPRD dan sebagian Kepala Dinas SKPD  Pemkab Simalaungun dengan agenda pembahasan anggaran tahun 2018  serta SKPD memaparkan  pengajuan anggaran  sesuai program yang direncanakan.

red/ Dani R.

Editor : JHT.